Parpol dan Mahar Dalam Pilkada Serentak 2018

Oleh: Hadi Ibnu Sabilillah

Partai politik harus berperan aktif menjadi aktor dalam pnyelenggaraan politik di indonesia dan kadernya agar anti korupsi, terlebih harus menyediakan pemimpin-pemimpin yang handal dan progresif, bukan ramai menjelang pemilihan umum saja, apalagi harus menjadi mesin ATM ajang Politik, Atau seperti peristiwa yang saat ini terjadi yaitu pengeluaran Surat keterangan (SK) ganda yang membuat masyarakat kebingungan atas data yang sebenarnya, Parpol selaku menjadi aktor pendidikan politik bagi masyarakat adalah bukti Bahwa parpol saat ini gagal dalam manajemen/komunikasi politik antara pusat dan daerah lebih jauh kegagalan dalam rangka melakukan kaderisasi di partai tersebut.

SK Ganda dalam suasana romantisme penyerahan berkas pendaftaran ke KPU di suasana pilkada purwakarta 2018 adalah bukti kegagalan komunikasi politik parpol antara pusat dengan daerah, Dalam tubuh parpol. bagaimana komunikasi politik pusat-daerah dalam menentukan sosok pemimpin daerah yang akan diusungnya, ke khawatiran yang ditimbulkan adalah adanya politik uang, sehingga terjadi kebingungan antara kader parpol dan masyarakat umum untuk menentukan pilihan, karena tidak sedikit masyarakat memilih berdasarkan parpol pendukungnya.

Kerugian yang didapat oleh parpol akan peristiwa politik uang dan SK ganda yang terjadi di pilkada purwakarta hari ini ditimbulkan parpol nya adalah kepercayaan masyrakat terhadap parpol tersebut yang cenderung menurun, Fenomena ini menjadi bahan evaluasi terhadap parpol dalam mendidik politik ke maayarakat.

Fenomena politik pragmatis bahkan menuju ke politik opertunis dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018 sekarang menjadi keluh kesah, pandangan mata hati kita mengenai politik di indonesia sekarang ini, rata-rata sudah tidak ada yang bersih atau jujur lagi, para calon penjabat negara yang berasal dari berbagai partai sudah banyak yang menyogok untuk terpilih sebagai gubernur, walikota ataupun bupati, namun Jangan sampai akibat kegagalan parpol ada kalimat-kalimat yang mengucapkan bahwa “Kami tidak membutuhkan parpol menjadi bupati/ gubernur/ walikota ditempatnya”.

Walaupun UU juga mengatur tentang mekanisme pencalonan independent, sedangkan dalam sistem negara demokrasi seperti indonesia kedudukan parpol merupakan hal yg wajib keberadaannya. Fenomena politik uang, korupsi dan lain-lain, Dimungkinkan karena pendidikan politik di internal parpol kebanyakan tdk berjalan, Parpol akhirnya dipersepsikan sebagai kubangan kotor politik yang siap menjebloskan siapa saja ke dalamnya.

Mereka yang idealis sekalipun, yang awalnya bercita-cita mulia melakukan perubahan, justru terseret derasnya arus politik kotor yang dipraktikkan parpol. Itu terjadi karena parpol memang sudah kotor, Politik dan partai politik menjadi tidak menarik bagi anak-anak muda idealis dan cemerlang. Padahal, di era transisi menuju demokrasi sekarang ini, Indonesia membutuhkan kaum muda yang bermental bersih, jujur, idealistis, dan intelek. Sosok-sosok seperti itulah yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara demokrasi sesungguhnya.

Oleh karena itu, parpol mesti menciptakan sistem internal yang menjadikan politik bukanlah sesuatu yang berongkos mahal. Parpol mesti memperbanyak rekrutmen kader bersih, jujur, idealistis, dan cerdas. Bila kemampuan finansial sosok-sosok itu terbatas, parpollah yang mengongkosi mereka hingga mereka menduduki jabatan publik. Itu artinya parpol harus mengubah seratus delapan puluh derajat paradigma berpolitik mereka. Parpol bukan merekrut orang untuk menjadi ATM partai, melainkan parpol-lah yang yang mengongkosi biaya politik kader-kader cemerlang partai politik di seluruh Indonesia, khususnya parpol di purwakarta harus melakukan introspeksi dan pembenahan internal secara besar-besaran untuk menempatkan kembali demokrasi kita pada substansi yang seharusnya.

Partai politik seharusnya memiliki peran vital dengan fungsi yang sangat mulia yaitu terjalinnya kesejahteraan bersama seluruh masyarakat. Bahkan, partai politik harus menjadi sarana paling sahih untuk memunculkan lebih banyak lagi figur-figur legislator maupun aparatur birokrasi yang melakukan pengelolaan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan malah menjadi sarana instan kemunculan politisi-politisi praktis, yang akhirnya mendegradasi dan mendelegitimasi hakikat demokrasi seperti yang terjadi selama ini.

Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk dalam membangun demokrasi yang berkualitas, ini pekerjaan yang sangat berat tak hanya KPU sebagai penyelenggara dan lembaga pengawas pemilu saja yang bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. para kandidat, partai politik yang mengusung. masyarakat juga memiliki andil untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, jujur dan adil. yang mampu menghasilkan figur pemimpin purwakarta yang bersih dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta membangun purwakarta ke depan.

Wallahu A’alam Bish Shawab.